• (0285) 391014
  • dpudanpr@batangkab.go.id

Privacy Policy

Kebijakan privasi Batang Smart Spasial System (BS3) sebagai acuan yang mengatur dan melindungi penggunaan data dan informasi penting para pengguna BS3. Data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat mendaftar, mengakses, dan menggunakan layanan di BS3, seperti alamat, nomor kontak, alamat email, foto, gambar, dan lain-lain.

Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya:

  1. BS3 melindungi segala informasi yang diberikan pengguna pada saat pendaftaran, mengakses, dan menggunakan seluruh layanan BS3.
  2. BS3 berhak menggunakan data dan informasi para pengguna demi meningkatkan mutu dan pelayanan di BS3.
  3. BS3 tidak bertanggung jawab atas pertukaran data yang dilakukan sendiri di antara pengguna.
  4. BS3 tidak akan memberitahukan atau menyebarkan data pribadi pengguna ke pihak lain tanpa persetujuan pengguna.
  5. BS3 hanya dapat memberitahukan data dan informasi yang dimiliki oleh para pengguna bila diwajibkan dan/atau diminta oleh institusi yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perintah resmi dari Pengadilan, dan/atau perintah resmi dari instansi atau aparat yang bersangkutan.

--

Batang Smart Spatial System (BS3) privacy policy as a reference that regulates and protects the use of important data and information for BS3 users. Data and information that has been collected when registering, accessing and using services at BS3, such as addresses, contact numbers, email addresses, photos, pictures, and others.

These policies include:

BS3 protects all information provided by users during registration, accessing, and using all BS3 services.
BS3 has the right to use data and information from users in order to improve quality and service at BS3.
BS3 is not responsible for the exchange of data that is carried out alone between users.
BS3 will not notify or distribute user's personal data to other parties without the user's consent.
BS3 can only notify data and information owned by users if required and / or requested by the competent institution based on applicable legal provisions, an official order from the Court, and / or an official order from the agency or apparatus concerned.